Dalam tujuannya mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan perkebunan se-provinsi Riau, maka pada hari Selasa 25 April 2017 diadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017. Acara tersebut berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka kota Pekanbaru. Acara yang dihadiri Dirjen Perkebunan Ir. Bambang, MM , Kepolisian dan TNI, Bupati/Walikota dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.
“Ada peluang besar di depan mata yang dapat dimanfaatkan oleh petani pekebun sejalan dengan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk mencapai target-target produksi hasil perkebunan. Selain itu, program swasembada jagung demi memenuhi kebutuhan industri pakan ternak nasional, pemerintah tengah berupaya meningkatkan luas panen jagung, peluang itu juga harus kita tangkap.” Urai Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ir. Ferry HC dalam kata sambutannya.
Beliau menyatakan dukungannya pada program integrasi tanaman pangan khususnya jagung dengan tanaman perkebunan. Pada tahun 2017, Riau akan ikut serta dalam program ini dengan menanam jagung di 10 ribu Ha lahan perkebunan sawit. Dijadwalkan gubernur Riau akan menghadiri Puncak Acara Gerakan Tanam Jagung di sela lahan sawit (integrasi Sawit-Jagung) di Kampar Kiri Tengah pada hari Rabu,27 April 2017.
“Saya mengajak petani, perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan produksi jagung melalui penambahan luas tanam untuk mencapai swasembada jagung.” Tutup Pak Ferri.
Potensi kelapa sawit di Riau mencapai 2,6 juta hektar, jumlah produksi yang didapat sekitar 6 juta ton per tahun, sehingga memberikan kontribusi sekitar 28,2 persen dari total ekspor CPO di Indonesia. Pembangunan perkebunan Indonesia diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan didukung infrastruktur yang baik, interkonektivitas antar pusat pertumbuhan, dan teknologi yang tinggi. Dibalik asa kemajuan sektor perkebunan tersebut, ada juga pihak yang tidak senang hingga memunculkan isu yang bisa menghancurkan potensi perkebunan kita.
“Sangat penting kesadaran pemangku kepentingan di pusat dan daerah atas tekanan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan perkebunan Indonesia menjadi maju. Isu kerusakan lingkungan dan boikot produk yang mengandung unsur dari tanaman sawit harus kita atasi. ” kata Dirjen Perkebunan Ir. Bambang Wahyu Dwiantoro.
Di hadapan para bupati, walikota, kepala dinas pertanian dan perkebunan dari seluruh Riau, Dirjen Bambang WD mengajak semua pihak terkait untuk segera memperbaiki kondisi tersebut. Beliau juga berpesan bahwa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, maka diperlukan kreativitas dari para pemangku kepentingan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan lain untuk mengatasi kendala di bidang perkebunan.
“Kita tidak perlu harus menunggu bantuan pemerintah tapi harus inisiatif menggandeng petani pekebun untuk memanfaatkan peluang yang ada.” Tutup Pak Dirjen
Konsolidasi dan Evaluasi Fasilitator Daerah (FASDA)
Pada acara internal ini, berlangsung lima kegiatan sekaligus dengan ruangan yang terpisah. Salah satu acara yang berlangsung yaitu konsolidasi dan evaluasi Fasda Riau. Momentum ini dipergunakan oleh anggota fasda untuk memperkuat organisasi, merencanakan program dan memperkuat peran di dunia perkebunan.
Beberapa permasalahan yang sedang berusaha dicarikan jalan keluarnya yaitu,
- Tiap Kabupaten telah melakukan Dinamika Kelompok namun belum ada kelanjutan pembinaan petani yang dilatih
- Anggota Fasda terpisah jauh dari wilayah binaan sehingga Fasda Kabupaten mengambil porsi lebih banyak dalam kegiatan sehingga anggota yang lain kurang mendapatkan kesempatan
- Induk organisasi Fasda belum ada sehingga belum ada koordinasi yang dibangun.
- Pertukaran pejabat didaerah menyebabkan Fasda harus mengulangi mengkoordinasikan tentang Fasda
- Kelompok Tani yang telah mengikuti pelatihan Dinamika Kelompok belum bermitra dengan perusahaan
- Belum ada SK legalitas sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan lapangan
Semoga dengan pertemuan ini, peran Fasda untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi petani bisa meningkat. Kinerja tersebut bisa tertuang dalam usaha memecahkan masalah-masalah perkebunan, memberikan pendampingan dan memfasilitasi perbaikan organisasi petani.
Posting Komentar