Tidak Semua Orang Mau Peduli

Memasuki bulan Agustus yang semarak. Biji getah terlontar dari induknya, jatuh di seng mengeluarkan bunyi gerisik. Lebaran baru saja berlalu, menyisakan banyak sampah plastik yang dibuang orang-orang yang kemarin berkarya wisata. Liburan sekolah setelah lebaran cukup panjang tahun ini, membuat banyak keluarga memilih mengisi liburan dengan berkunjung ke tempat-tempat rekreasi. Pantai-pantai di pulau Rupat termasuk sasaran kunjungan.

Hasilnya seperti biasa, ketika manusia menginjakkan kakinya di sebuah tempat, maka yang timbul adalah kerusakan, pencemaran, eksploitasi. Di salah satu novel Daniell Quinn yang berjudul Ishmael, digambarkan manusia seperti virus yang menyebar cepat sebabkan kerusakan.

Kadang kuberfikir, biarkan saja jalan-jalan di Pulau Rupat ini hancur, berlumpur kala hujan dan berdebu tebal kala kering. Semua itu agar pantai-pantai yang ada di pulau ini sepi pengunjung, agar tetap alami seperti bentuknya dahulu. Sebuah hal yang hampir mustahil, apalagi jika pantai itu telah tercium bisa mendatangkan profit.

Seminggu setelah lebaran, pulau Rupat mulai diguyur hujan, sebuah kabar baik bagi petani padi, dimana sebelumnya Rupat dilanda musim kering lama, menyebabkan tanah kering dan tumbuhanpun layu. Lain halnya bagi pengguna jalan, musim hujan menjadi sedikit kurang menyenangkan. Kala hujan dengan intensitas tinggi mengguyur, maka jalan tanah itu akan berlumpur lagi, menjadi kubangan sapi.

Para pengguna jalan sudah hapal tempat-tempat mana saja yang akan sulit dilalui kendaraan. Hampir seluruh jalan poros Rupat-Rupat utara rusak, teruatama daerah Teluk Sialang dan Simpang salak. Di kedua daerah itu, jalan akan menenggelamkan roda kendaraan sampai setengah lingkaran jari-jarinya.

Ketika bergerak ke arah tengah pulau, tampak warga masih dalam suasana lebaran. Mereka masih saling kunjung mengunjungi. Itu ditandai dengan banyaknya jumlah kendaraan yang lewat dengan baju baju berwarna-warni. Rupanya kondisi jalan tidak menurunkan animo penduduk pulau Rupat untuk bersilaturahmi ke rumah sanak saudara.

Masih di bulan agustus, di kantor camat Rupat sedang berlangsung demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan orang. Mereka menuntut perbaikan kinerja pembangunan infrastruktur, utamanya jalan poros yang merupakan proyek multiyears. Demonstarsi berjalan damai, hanya berkumpul sambil menyebarkan isu yang mereka tuntut. Beberapa orang polisi yang berseragam coklat nampak hanya mengawasi dari jauh. Tidak berapa lama, perwakilan mereka diterima oleh pejabat yang ada di kantor camat. Beberapa orang masuk sebagai utusan, meningggalkan kawan-kawan mereka yang akhirnya berteduh di bawah pokok sawit.

Demonstarsi berujung perundingan, sebuah hal yang sudah lumrah.

Awal rekahan waktu di bulan September. Petani di beberapa desa Pulau Rupat, telah mendapatkan jatah pupuk subsidi untuk perkebunan. Di sebelah timur pulau, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Cingam mengadakan penyuluhan narkoba untuk generasi mudanya. Penyuluhan itu mendapat respon yang hangat dari para anak-anak muda dan remaja usia sekolah, mereka menghadirinya dengan bimbingan orang tua dan guru. Dalam acara tersebut, kepala desa Sungai Cingam mengajak seluruh penduduk desa untuk bersama-sama mencegah generasi muda dari penggunaan obat-obat terlarang.

“Generasi muda adalah penerus cita-cita pembangunan desa, kami mohon kepada segenap orang tua kami untuk menjaga generasi penerus kita agar tidak terpengaruh narkoba.” Harap Pak Azman.

Turut hadir pada acara tersebut brigadir satu Akabe Pratama, anggota polsek Rupat di unit bimbingan masyarakat. Dikatakan bahwa setiap orang yang menanam, menyediakan, memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan narkoba diancam hukuman pidana 4 sampai 12 tahun penjara. Jika memiliki 5 gram barang haram tersebut, akan dipenjara selama 5 sampai 20 tahun.

“Jangan coba-coba menggunakan narkoba, terutama para pelajar, karena akan merusak generasi penerus bangsa”. Pesan brigadir Pratama yang mewakili kapolsek Rupat, Bapak AKP Jasri Tabing.

***

            Perjalanan dari pelatihan penyuluh pertanian Jambi, saat mobil bus berada di Duri, terjadi kelangkaan minyak di berbagai SPBU. Antrian kendaraan mengular sebabkan kemacetan di sepanjang jalan. Isunya akan terjadi kenaikan harga BBM menjelang turunnya orang nomor satu negeri ini. SBY telah memanggil presiden terpilih untuk membicarakan langkah penghematan pengeluaran dan belanja negara. Salah satu TV swasta milik lawan politik Jokowi terus mengekspos langkah pemerintahan baru yang akan menaikkan harga BBM.

Koran pagi yang tergeletak di ruang kerja PPL Rupat, memuat ulasan seorang pengamat ekonomi salah satu universitas di Jakarta. Ulasan pengamat ekonomi itu, cadangan minyak Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu, konsumsi BBM yang terus meningkat menyebabkan tingginya impor minyak Indonesia. Peningkatan konsumsi ini disebabkan oleh murahnya harga BBM akibat disubsidi oleh negara. Subsidi bernilai ratusan trilyun rupaih tersebut menyebabkan pembengkakan APBN. Solusi yang ditawarkannya adalah memangkas subsidi BBM dengan cara menaikkan harga minyak.

Sementara itu di negeri tetangga Rupat, yaitu Kotamadya Dumai, pertamina RU II mendapat sorotan tajam. Pasalnya hanya berjarak beberapa bulan di tahun 2014, minyak mentah yang diangkut dari kilang mereka mengalami kebocoran yang disengaja alias diselundupkan di tengah laut.

Terdokumentasi di sebuah koran lokal tertanggal 26 September 2014, sekelompok anak muda berbalut almamater kampus berdemo. Mereka memperingati hari tani nasional yang ke 54, melibatkan berbagai fakultas pertanian di Sumatera. Dalam orasinya, mereka mengecam liberalisasi pertanian dan pangan, dibiarkannya kran impor komoditi tersebut untuk kebutuhan dalam negeri. Mereka juga menyesalkan langkah pemerintah yang akan bergabung dengan pasar bebas ASEAN di tahun 2015 karena akan mematikan pertanian dalam negeri. Menurut argumentasi mereka, di tahun 2012 saja 125 trilyun anggaran negara tersedot untuk impor daging sapi, beras, gandum, kedelai, ikan, bahkan garam.

Sementara itu di Pulau Rupat yang jauh dari hingar bingar informasi, beberapa PPL sibuk membimbing petani sayur dan petani jagung. Selain mengadakan penyuluhan metode anjangsana, mereka juga menyebarkan fotocopy beberapa brosur dan leaflet yang bisa menjadi acuan bagi petani.

Menanam harapan pada sebuah upaya kecil nan sederhana…

 Bulan Oktober yang sibuk. Beberapa waktu lalu diadakan pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS), yang kabarnya akan diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Satu persatu pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengadakan tes, pertama kali diadakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemerintahan baru Jokowi-JK telah menetapkan moratorium pengangkatan PNS, jadi selama lima tahun ke depan tidak akan ada rekruitmen pegawai pemerintahan.

Sementara itu padi-padi di pulau Rupat mulai bunting, serangan hama terjadi di mana-mana. Para petani sibuk, para penyuluh pertanian yang statusnya masih outsourcing juga sibuk. Bagai dua sisi mata uang. Siapa yang peduli akan nasib petani, kecuali petani itu sendiri. Siapa pula yang akan peduli nasib penyuluh pertanian, kecuali mereka sendiri.

***

Di sebuah kedai kopi, tergeletak koran Dumai pos tertanggal Jumat 26-9-2014. Di dalam koran tersebut menerbitkan berita yang cukup kontroversial, bahwa Provinsi Riau hanya punya 15 petani cabai. Koran tersebut mendasarkan beritanya pada data di BPS Riau tahun 2013. Dari 12 Kabupaten/Kota di Riau, hanya Pelalawan (5 KK), Kampar (5 KK), Siak (2 KK) Rohil (2 KK) dan Rohul (1 KK) yang memiliki petani cabai.

Menurut kepala bidang statistik dan distribusi BPS Riau, Zulkifli, penyebab sedikitnya petani cabai di Riau adalah kondisi tanah gambut yang relatif tidak sesuai dengan tanaman hortikultura. Lanjutnya lagi, masyarakat Riau lebih suka bercocok tanam komoditi perkebunan, seperti sawit, karet dan kelapa. Data dari kantornya menyebutkan bahwa petani sawit di Riau ada 308.089 KK, petani karet ada 191.104 KK, dan petani kelapa 114.873 KK.

“Provinsi Riau memasok cabai dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sebenarnya sering terjadi inflasi jika ada gangguan produksi dan distribusi pangan, tapi tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Daya beli masyarakat Riau tinggi, mereka tidak masalah membeli dengan harga mahal.” Tutup Bapak Balai Pusat Statistik dengan mantap.

November rain, tepat sebulan sudah perdebatan pemilihan kepala daerah apakah langsung atau lewat DPR. Hal itu menimbulkan intrik perpecahan antara dua koalisi di DPR-RI. Publik menyaksikan sendiri bagaimana sidang berlangsung ricuh, berakhir melalui proses voting dimana kemudian Pilkada diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat.

Sekali lagi demokrasi menang, yang banyaklah yang keluar sebagai juara. Polemik ini kemudian bergulir bagai bola panas ke tengah masyarakat dan elit politik. Mulai dari dunia maya hingga alam nyata, argumen terbagi menjadi dua. Pro Pilkada langsung ataupun mendukung langkah DPR. Berbagai argumen diluncurkan, rentannya korupsi dan sogok menyogok di kalangan bawah menjadi peluru untuk mengembalikan pemilu ke DPR. Sementara pendukung pilkada langsung memprotes kembalinya sistem jaman orde baru itu.

Pertanyaannya adalah, apakah ini berarti kemajuan ataukah kemunduran? Para manusia apolitik menjawabnya dengan singkat, sebenarnya kita tidak pernah kemana-mana…

***

            Pertengahan November. Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi berujung bentrokan terjadi berulang kali di berbagai kota besar di Indonesia. Kadang aksi tersebut menjurus pada perusakan fasilitas umum. Demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak itu dibubarkan secara paksa oleh polisi. Seperti biasa, para demonstran di tangkap, disalahkan, lalu sepertinya semua akan baik-baik saja.

Tidak semua orang mau peduli…

Desember kelabu, sebentar lagi tahun baru. Orang-orang akan ramai membicarakan tentang resolusi di tahun 2015. Mungkin hanya sedikit yang mengetahui bahwa di tahun tersebut, Indonesia akan terintegrasi ke dalam ASEAN Economic Community (AEC). Kesepakatan untuk ‘membebaskan pasar’ negera-negara ASEAN di tahun 2015 itu memiliki tujuan awal untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN di tingkat global. Negara awal yang akan bergabung yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Lantas menyusul di tahun-tahun berikutnya negara Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Pasar bebas berarti memberikan kebebasan bagi modal, barang dan jasa masuk dari satu negara ke negara lain tanpa intervensi. Menurut teori liberalisasi ekonomi, intervensi negara dianggap tidak perlu dan cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara teori, perdagangan bebas dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien, sebagai sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. pasar bebas mensyaratkan sebuah clean government untuk menjamin tidak adanya alokasi dana yang sia-sia.

Dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015, sektor pertanian didorong untuk memperkuat perdagangan intra dan ekstra ASEAN dan daya saing produk. AEC merupakan tantangan sekaligus peluang.” Ujar Menteri Pertanian pada sambutannya di sebuah acara resmi.

Mungkin peluang, tapi mungkin juga bencana. Implikasi yang akan ada adalah eksploitasi alam secara besar-besaran dalam rangka persaingan ekspor masing-masing negara. Belum lagi di sektor tenaga kerja yang akan terkena dampak efisiensi sektor usaha swasta untuk meningkatkan profit. Tuntutan penyesuaian struktural untuk mendukung implementasi pasar bebas di bidang pertanian antara lain meniadakan subsidi pupuk, benih, dsb, pemangkasan tarif impor hasil-hasil pertanian, hingga menghilangkan proteksi negara seperti pajak dan bea masuk produk asing. Sementara itu yang menjadi dilematis bagi dunia pertanian Indonesia, sampai saat ini belum bisa bersaing dengan negara lain, baik dari segi finansial maupun teknologi. Sektor pertanian masih membutuhkan proteksi dari negara. Ingatan kita masih belum lagi bisa melupakan bagaimana petani garam dalam negeri membuang garamnya ke jalan raya akibat impor garam yang dilakukan pemerintah. Subsidi pertanian dan pembatasan impor hasil pertanian dari negara lain masih harus terus dilakukan. Jika Indonesia masih tetap masuk ke dalam pusaran ekonomi global tanpa mempertimbangkan aspek pangan yang belum bisa dipenuhi secara mandiri, maka jadilah saksi anak ayam mati di lumbung padi.

Tidak semua orang mau peduli…

Posting Komentar